IMG_2048 Panasnya Batubara Kalsel

“Bumi cukup untuk memenuhi kebutuhan kita semua, namun ia tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan segelintir orang yang tamak”

(Mahatma Gandhi ).

Ungkapan diatas kiranya dapat menggambarkan bagaimana pengelolaan sumber daya alam di negeri ini dan juga Kalimantan Selatan.

Jika daerah lain menggunakan jalan negara atau provinsi hanya untuk angkutan publik dan lalu lintas masyarakat,  tidak demikian di Kalimantan Selatan. Setiap harinya, ribuan truk pengangkut batubara melewati jalan-jalan negara mengangkut jutaan ton batubara setiap tahunnya.  Mulai dari Kabupaten Tapin, Banjar, Tanah Luat dan Tanah Bumbu, semuanya menggunakan jalan negara sebagai jalur mereka. Jalan negara atau provinsi adalah jalan yang menggunakan dana pemerintah, baik melalui anggaran daerah maupun pusat.

Akhirnya kabar gembira keluar dari Gedung DPRD Provinsi Kalsel, diawal tahun 2009 ini, setelah melalui desakan berbagai pihak Pemerintah Provinsi mengeluarkan Peraturan Daerah No.3 Tentang Pelarangan Truk Angkutan Batubara dan Perkebunan melewati Jalan Umum, namun yang masih menjadi pertanyaan banyak pihak adalah apakah perda ini akan konsisten diterapkan atau malah akan banyak terjadi “toleransi” atau “pemakluman”?.

Kekhawatiran saya akan terjadinya “toleransi” dan “pemakluman” itu sepertinya bisa menjadi kenyataan, melihat beberapa pihak dari pemerintah kabupaten menyatakan mungkin masih akan ada toleransi bagi truk-truk batubara dan truk-truk perkebunan untuk melintas di jalan negara. Namun saat ini kenyataannya masih banyak saja pihak perusahaan tambang yang masih belum bisa menyelesaikan jalan khusus angkutan batubara tepat sebelum deadline yang ada dalam perda tersebut (Radar Banjarmasin, 10 Feb 2009, hal 15) karena terkendala berbagai macam alasan, seperti cuaca dan macam-macam alasan yang lain. Belum lagi pernyataan dari Bupati Kabupaten Banjar, Khairul Saleh (Bpost, 23 Mei 2009) yang mengatakan bahwa perda ini dipaksakan dan tidak ada larangan bagi truk batubara lewat jalan negara bila mengacu pada UU Minerba dan UU Lalulintas, belum lagi pernyataan H.M Said (anggota DPD RI) yang mengatakan perda ini bertentangan dengan UU Minerba. Sebuah pernyataan yang seakan member angin segar bagi pengusaha yang tidak berkomitmen terhadap pembangunan jalan khusus, sebuah pernyataan yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang pejabat negara yang justru akan membuat perusahaan mencari-cari celah dalam melanggar perda ini.

Padahal jika yang menjadi rujukan pejabat tersebut adalah UU Minerba, di sana ada pasal yang menguatkan perda ini yaitu pada pasal 7 tentang kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral ataupun batubara, jadi sama sekali tidak beralasan bagi pihak-pihak yang menolak dan mengkhawatirkan gagalnya perda ini. Harusnya kebijakan pemprov ini didukung bukan malah membuat jadi kontroversi. Bukan kah seharusnya apa yang terkandung didalam tanah Kalimantan Selatan menjadi kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, bukan dengan cara keruk habis seperti ini. Produksi batubara kalsel yang hampir mencapai 100 juta ton/tahun nyatanya saat ini 70% diekspor dan keuntungannya tidak lah berputar di kalsel namun hanya dinikmati segelintir orang saja dan masyarakat kita disini hanya bisa menerima kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh tambang itu sendiri. Lalu ke manakah larinya keuntungan itu??, benarkah batubara kita membawa kesejahteraan buat masyarakat kalsel??. Sebuah tanda tanya besar yang seharusnya dapat

Ironis memang melihat kenyataan di atas apalagi terhitung tanggal 23 Juli 2009 sesuai Perda No.3 tahun 2008, angkutan batubara tidak dapat lagi melewati jalan Negara.

Suatu kenyataan yang membuat saya dan banyak pihak pesimis bahwa perda ini akan efektif dan benar-benar di laksanakan oleh semua pihak sesuai dengan aturan yang jelas tertuang dalam perda tersebut,  kalo benar hal ini terjadi dan ternyata sesuai deadline yang tertuang dalam perda tersebut tidak di tepati berbagai pihak yang berkepentingan, mungkin benar anggapan saya dan mungkin banyak masyarakat lain yang berkeyakinan bahwa kepentingan bagi pengusaha dan segelintir pihak yang di untungkan dengan penggerusan sumber daya batubara yang ada di kalsel ini,

Padahal jauh sebelum perda ini ada pemerintah daerah telah memberikan kemudahan dan toleransi yang luar biasa kepada usaha pertambangan, walaupun mengorbankan kepentingan masyarakat banyak. Dan kita pun tahu dampak dan kerusakan yang terjadi akibat dari pertambangan batubara. Namun tetap saja berbagai pihak yang di untungkan dengan maraknya dunia pertambangan di kalsel menutup mata terhadap apa yang selama ini terjadi.

Juli nanti adalah pembuktian bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan apakah perda yang telah mereka keluarkan benar- benar ditegakkan dan dijunjung tinggi oleh mereka atau kah perda ini hanya akan menjadi lembaran yang tidak ada artinya sama sekali, kita tunggu saja 23 juli 2009 nanti.