P1070864

APAKAH KITA SUDAH BENAR-BENAR MERDEKA ?

MERDEKA, MERDEKA, MERDEKA !!!

Kata merdeka merupakan kata yang dahsyat yang mampu membuat bangsa ini bersatu dan mengusir para penjajah dari ibu pertiwi ini. Namun saat ini apakah kata-kata merdeka itu masih memiliki makna heroik seperti dulu, hanya menjadi “slogan” saja atau sesungguhnya “hanya” seremonial tahunan belaka tanpa ada apresiasi nyata terhadap apa yang telah di lakukan oleh para pejuang kita ??.

Apakah benar kita sudah merdeka ?

Krisis multi dimensi saat ini makin saja terus membayangi bangsa ini mulai dari krisis politik, krisis ekonomi, krisis sosial budaya, dan krisis lingkungan hidup, hal ini telah menggambarkan mundurnya  nilai-nilai  kedaulatan serta  keadilan yang kemudian bertemu dalam kemunduran ekonomi. Kemunduran kedaulatan ini nampak dalam fenomena semakin hilangnya kemandirian bangsa ini. Sedangkan kemunduran keadilan adalah akibat ketimpangan akses rakyat dalam mengambil manfaat dari tanah, air, dan kekayaan alam yang terkandung di tanah indonesia ini. Kemiskinan kemudian menjadi indikator terjadinya kemunduran kedaulatan dan keadilan. Kemiskinan yang terjadi akibat merosotnya tingkat  kesejahteraan rakyat serta ketahanan dan keberlanjutan kehidupan rakyat. Sehingga kemiskinan kemudian dapat didefinisikan sebagai hilangnya potensi ketahanan dan keberlanjutan lingkungan hidup.

Kemunduran kedaulatan dan keadilan yang berujung pada kemiskinan rakyat merupakan hasil kesenjangan antara negara, modal, dan rakyat. Di satu sisi, posisi rakyat semakin terpinggirkan, sedangkan posisi pemodal semakin dominan dengan dukungan negara. Kecenderungan yang terjadi saat ini adalah negara memberikan akses yang sangat besar kepada modal untuk menguasai sumber-sumber kehidupan; tanah, air, dan kekayaan alam yang tsserkandung di dalamnya  melalui kebijakan deregulasi, liberalisasi, dan privatisasi yang terus masuk di dalam perusahaan BUMN yang malah menguasai hajat hidup orang banyak.

Saat ini rakyat harus lah ditempatkan sebagai kepentingan yang utama. Sedangkan, negara sepenuhnya berperan sebagai pemegang kendali kebijakan yang ditujukan untuk melindungi dan memajukan hak-hak rakyat. Pengertian tentang hak menguasai negara atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang serta atas bumi, air, dan kekayaan alam untuk sepenuh-penuhnya kemakmuran rakyat, seperti yang jelas terkandung di dalam pasal 33 UUD 1945, pasal ini memiliki legitimasi yang kuat apabila ditundukkan kepada kepentingan masyarakat. Sehingga kepentingan rakyat, terutama dalam hal akses terhadap bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dijadikan sebagai sarana utama dan tujuan akhir dari hak menguasai negara. Dengan demikian, maka peran modal bersifat sekunder dan bagian dari tujuan pasal 33 tersebut, bukan malah mengambil sumber-sumber kehidupan rakyat banyak.

Namun sekarang pada kenyataannya selama ini bahwa dengan alasan hak menguasai aset, pemerintah dengan sewenang-wenang meniadakan hak rakyat atas bumi, air, dan kekayaan alam tersebut dengan memberikan konsesi yang seluas-luasnya kepada kepentingan modal. Jelas, dengan mengabaikan hak-hak rakyat dalam penguasaan dan pengelolaan bumi, air, dan kekayaan alam, maka sebenarnya hak menguasai negara kemudian tidak akan dapat memenuhi tujuan akhirnya, yakni sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. WALHI menilai bahwa ada 2 (dua) aspek penting yang harus di penuhi pemerintah untuk mewujudkan keadilan yang merata bagi masyarakat banyak.

Pertama, untuk mendekatkan kepentingan negara dengan kepentingan rakyat yang beragam dan spesifik menurut karakteristik politik, ekonomi, sosial, budaya, serta kondisi alamnya, maka hak menguasai negara harus didesentralisasikan ke tingkat kesatuan politik yang lebih kecil, baik itu propinsi, kabupaten atau kotamadya bahkan hingga tingkat desa.

Kedua, hak menguasai negara harus pula dikontrol, baik oleh wakil-wakil rakyat di parlemen maupun melalui mekanisme-mekanisme demokrasi langsung. Demokrasi langsung dapat dilakukan melalui penyerapan aspirasi yang disampaikan melalui berbagai sarana demokrasi yang dimungkinkan (selain melalui parlemen), juga melalui mekanisme persetujuan rakyat secara langsung atau hak veto atas proyek-proyek pembangunan dan ekonomi lainnya. Demokrasi langsung menjadi penting karena wakil-wakil rakyat atau partai-partai politik saat ini masih diragukan dalam hal akuntabiltias dan representasinya.

Salah urus dalam pengelolaan sumber kehidupan rakyat

Terlibatnya Indonesia sebagai anggota World Trade Organisation (WTO), serta besarnya utang luar negeri (mencapai 136,640 Miliar dolar AS – KAU) yang dikucurkan oleh Bank Dunia dan Lembaga Keuangan Internasional lainnya, menjadikan Indonesia berada dalam kerangkeng, sehingga Indonesia dipaksa mengikuti anjuran lembaga-lembaga tersebut yang justru menggiring bangsa ini ke dalam jurang kehancuran. Hingga saat ini, Indonesia dipaksa untuk menurunkan pajak impor produk pangan, penggunaan benih impor, memperluas perkebunan besar untuk bahan baku agrofuel, menarik subsidi BBM untuk rakyat serta perundang-undangan sektoral yang berpihak kepada kaum modal dan tidak memihak rakyat, yang justru semakin meningkatkan angka kemiskinan rakyat Indonesia.

Monopoli kekuatan asing sangat jelas terlihat dalam konsentrasi kekuatan-kekuatan atas kekayaan alam Indonesia, sebanyak 329 blok migas, lahan tambang seluas 95 juta hektar atau setengah luas daratan Indonesia, dan sebanyak 90% minyak Indonesia telah dikelola oleh perusahaan asing, yang menyingkirkan rakyat dari sumber-sumber kehidupannya.keuntungan yang harusnya di dapat indonesia akibat dari kenaikan harga minyak dunia tidak menjadi berarti apa-apa akibat dari hampir semua sektor migasnya di kuasai asing, sangat ironis sekali bukan?.

Salah urus ini terjadi akibat paradigma pembangunan dan pendekatan sektoral yang digunakan.  Sumber-sumber penghidupan diperlakukan sebagai aset dan komoditi  yang bisa dieksploitasi untuk keuntungan sesaat dan kepentingan kelompok tertentu, akses dan kontrol ditentukan oleh siapa yang punya akses terhadap kekuasaan. Masalah ketidakadilan dan jurang sosial dianggap sebagai harga dari pembangunan.  Pembangunan dianggap sebagai suatu proses yang perlu kedisplinan dan kerja keras, dan tidak dipandang sebagai salah satu cara cara dan proses untuk mencapai kemerdekaan. (Sen, 1999).

Walau begitu kita harus mampu kembali berjuang untuk bangsa ini yang telah keluar dari penjajahan fisik dan meneruskan semangat para pejuang dan harus “mengemplang” keluar penjajahan gaya baru milik kaum kapitalis itu yang sudah menggerogoti setiap sendi kehidupan bangsa ini, kesadaran penuh dari pemerintah yang jangan hanya menjadi kaki tangan asing, begitu pun dengan rakyat harus mampu bersatu untuk bersama-sama membangun kesadaran ksolektif dalam memperjuangkan sumber-sumber kehidupannya. Sekali lagi untuk bahan renungan kita, apakah kita sudah dalam kemerdekaan yang sesungguhnya???.