Masihkah Laut Untuk Nelayan?

“Indonesia berharap pertemuan yang akan diadakan di  Manado  membicarakan perdagangan karbon karena lingkungan laut telah banyak memberikan kontribusi untuk pemanasan global”

Fredy Numberi, Menteri Kelautan dan Perikanan

Itulah pernyataan menteri kelautan kita menjelang diadakannya World Ocean Conference (WOC) di Manado yang saat ini sedang berlangsung. Sebuah pernyataan yang sangat ironis dan membuktikan kedangkalan pemikiran seorang pejabat negara tentang keterkaitan perubahan iklim dan potensi sumberdaya laut yang ada di negeri ini. Dan pernyataan itu juga merupakan gambaran telanjang dari pemerintahan di negeri ini yang lebih suka menempuh jalan pintas, merendahkan kedaulatan sendiri dengan meminta-minta “uang receh” kepada negara-negara yang justru saat ini menjadi penyebab dari perubahan iklim dan pemanasan global.

Di dalam World Ocean Conference (WOC) ini sendiri akan membicarakan 2 (dua) hal penting yaitu, Coral Triangle Initiatives (CTI) dan juga Manado Ocean Declaration (MOD). CTI difokuskan kepada bentang laut, daerah perlindungan laut, mengurangi daftar biota laut yang terancam punah. Sedangkan deklarasi manado bertujuan untuk mengikat secara hukum (legally binding) bagi para negara-negara yang menandatangani deklarasi tersebut.

Ada 3 hal mendasar yang membuat WOC-CTI ini akan membahayakan nelayan negeri kita sendiri,

Pertama, masalah kedaulatan, masyarakat pesisir dan laut sama sekali tidak pernah ditanyakan pendapat mereka dalam inisiatif-inisiatif ini, termasuk dalam WOC-CTI ini apa lagi dilibatkan. Ini terbukti dengan sama sekali tidak terlibatnya masyarakat nelayan di manado dalam pembahasan WOC ini, padahal mereka tinggal dimana acara ini akan diadakan dan tentu saja harapan ke depannya adalah ini akan berdampak baik bagi nelayan, namun tidak begitu kenyataanya, yang ada malah pembubaran dan tindakan represif aparat kepada warga negaranya sendiri. Lalu bagaimana mungkin forum tersebut mampu menjawab permasalahan masyarakat nelayan kita?

Kedua, WOC-CTI juga akan membicarakan masalah agenda Pasar Bebas Konservasi (Free Market Conservatioan), ini berkaitan dengan tumpang tindih kawasan keanekaragaman hayati dengan deposit pertambangan dan migas. Hal ini memungkinkan skema kompensasi keanekaragaman hayati (Conservation Offset), yang mengindikasikan bahwa WOC-CTI ini hanya akan menjadi langkah awal mengintegrasikan data, mekanisme, kesepakatan negara-negara kaya sumber daya alam dan keanekaragaman hayati seperti Indonesia. Hal ini hanya akan akan memberikan pembenaran bagi industry-industri perusak untuk terus beroperasi, asal membayar kompensasi tadi. Semua hal ini diprakarsai oleh Perusahaan Tambang dan Migas Internasional (Shell, Rio Tinto, Newmont) , LSM Konservasi Internasional (WWF, TNC, CI), dan lembaga-lembaga keuangan internasional.

Ketiga, Resiko dan ancaman terhadap nelayan dan keselamatan laut, forum WOC-CTI ini hanya akan membicarakan solusi di ujung “pipa masalah” perubahan iklim namun mengesampingkan akar masalah kerusakan laut dan kemiskinan nelayan.

Hal ini hanya akan melahirkan serangkain pelanggaran HAM dan kedaulatan negara-negara yang ikut dalam WOC-CTI ini. Mengerutnya wilayah kelola nelayan, memperparah krisis perikanan, menambah beban utang luar negeri, menguatnya kontrol geografi dan politik pihak asing, dan lemahnya komitmen pihak asing seperti Amerika Serikat dan Australia terhadap perubahan iklim apalagi mereka adalah penyumbang terbesar Gas Rumah Kaca (GRK) dan sampai saat ini pun mereka belum mau menandatangani protokol kyoto.

Beberapa paparan di atas tentunya menegaskan bahwa WOC-CTI ini tak akan banyak member manfaat bagi perbaikan laut, masyarakat pesisir dan nelayan. Jangankan berbicara masalah perubahan iklim yang ada forum ini hanya akan menambah krisis kelautan. Cukup lah sudah selama ini daratan kita menjadi pisat eksploitasi besar-besaran sumber daya alam kita dan ini jangan sampai merambah wilyah perairan dan laut kita.

Seharusnya paling tidak ada 5 (lima) upaya yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia untuk menjawab krisis kelautan di negeri ini dan mendesak agenda ini di bicarakan di dalam forum WOC-CTI.

Pertama, harus menjamin keselamatan warga (human security)  dari sifat kerentanan terhadap bahaya perubahan iklim.

Kedua, konferensi ini harus mampu memberi kepastian terhadap hak akses dan kontrol atas sumberdaya penghidupan rakyat, khususnya komunitas nelayan tradisional. Dalam hal ini penting bagi pemerintah untuk mengakui hak-hak nelayan tradisional.

Ketiga, negara-negara industri dan lembaga keuangan multilateral wajib bertanggung jawab atas utang ekologis (ecological debt) akibat praktik penjarahan sumberdaya alam Indonesia yang berakhir pada bencana ekologis sejak jaman kolonialisme yang diteruskan hingga pemerintahan saat ini. Termasuk menghentikan utang luar negri  untuk proyek pesisir dan laut, yang sarat dengan pengrusakan lingkungan dan memiskinkan nelayan tradisional.

.
Keempat, kesepakatan-kesepakatan multilateral maupun bilateral yang lahir dari  WOC (World Ocean Conference) harus menjawab ancaman krisis pangan akibat perubahan iklim dengan memastikan terpenuhinya prinsip-prinsip kedaulatan pangan.

.
Kelima, menuntut penyelesaian permasalahan-permasalahan mendasar di sektor kelautan, di antaranya maraknya praktek kejahatan perikanan oleh kapal-kapal asing, pencemaran laut oleh limbah tambang oleh perusahan-perusahaan asing.