IMG_7855

REFLEKSI LINGKUNGAN HIDUP KALIMANTAN SELATAN

DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI LINGKUNGAN HIDUP SEDUNIA 2009

Sumber daya alam Kalimantan Selatan selama ini dikenal sebagai salah satu potensi besar guna mendukung kebijakan investasi oleh Pemerintah Indonesia, baik itu investasi modal asing maupun investasi modal dalam negeri .

Hanya disayangkan sepanjang 30 tahun terakhir kekayaan alam tersebut tidak dikelola dengan baik dan benar.  Kebijakan pengelolaan sumber daya alam tidak mengindahkan kaidah dan prinsip-prinsip lingkungan, HAM dan keadilan.  Hasilnya hanya dinikmati oleh sekelompok dan segelintir orang namun dampak negatifnya dirasakan oleh hampir seluruh rakyat di kalimantan Selatan. Kekayaan alam secara terus menerus dieksploitasi tanpa terkendali dan tanpa memperhitungkan dampak-dampak negatif yang ditimbulkannya.  Penggerusan sumber daya alam itu terjadi secara legal maupun illegal, aktivitasnya terus berlangsung tanpa ada kontrol yang baik dari pemerintah.  Kondisi ini karena para pengambil kebijakan di Kawasan ini baik itu pihak eksekutif maupun legeslatif hanya memikirkan kepentingan ekonomi jangka pendek yang mementingkan peningkatan PAD (pertumbuhan ekonomi jangka pendek) dan masih belum berpihak pada lingkungan dan rakyat serta paradigma berpikir yang tidak kritis dan memaknai sumber daya alam hanya sebatas benda yang harus di eksploitasi.  diperparah dengan masih lemahnya penegakan hukum.

Benar saja ketika setiap tanggal 28 November pemerintah mencanangkan hari menanam pohon nasional, tapi tetap saja pada implementasinya ini tidak sesuai dengan yang di harapkan, banyak sekali program-program pemerintah yang bersemangatkan untuk merehabilitasi lahan kehutanan yang selama ini di katakan sebagai lahan kritis, namun menanam tanpa merawatnya adalah suatu hal yang sama saja bohong.  Dan lebih jauh saat ini bukan hanya persoalan menanam pohon tapi lebih di sebabkan oleh bagaimana upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan dari berbagai aspek pendukungnya, menanam pohon merupakan salah satu bagian yang memang dapat mendukung terciptanya lingkungan yang memiliki daya dukung yang baik namun sayangnya yang menjadi masalah saat ini adalah bagaimana eksplotatif dan destruktifnya perusahaan-perusahaan transnasional dalam mengeruk semua sumber daya alam di tanah Kalimantan Selatan.

HUTAN, TAMBANG DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

Diatas kertas menurut catatan Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan pada tahun 2007, hutan Kalsel menurut fungsinya seluas 627.872 ha merupakan hutan produksi tetap, seluas 67.902 ha merupakan hutan produksi yang bisa dikonversi, 779.945 ha adalah hutan lindung, 176.615 ha merupakan suaka alam dan hutan wisata dan selebihnya yaitu 212.177 ha adalah hutan produksi terbatas.   Data ini sama dengan yang dikeluarkan BPS Kalsel pada tahun 2003, padahal kerusakan hutan Kalimatan Selatan terus berlangsung, dari data Citra Lansat Dephut luas Areal Berhutan 987.041,14 Ha (2001) dan  935.900,00 (2002) hutan kalsel telah berkurang 51.141 Ha atau setiap harinya kita kehilangan 140 ha luasan hutan atau  141 kali luas lapangan sepak bola. Angka yang sama juga terjadi pada tahun 2003, sehingga estimasi luasan hutan yang tersisa pada tahun 2007 adalah 884.758,86 ha. Padahal berdasarkan analisis dan SK Menhut 453 luasan hutan lindung kalsel saat ini hanya mencapai 433.677 hektar dan itupun sebesar 142 523 hektare telah di rambah oleh pertambangan dan masih ada juga izin seluas 700.000 hektar untuk perkebunan sawit yang saat ini baru terealisasi sebanyak 400.000 hektar tentunya juga akan menjadi ancaman bagi kelestarian hutan yang ada. Belum lagi permasalahan hutan lindung yang di rambah oleh pertambangan, saat ini WALHI Kalsel mencatat berdasarkan SK Menhut 453, bahwa hutan lindung yang sudah di rambah oleh pertambangan mencapai 142 523 hektare atau mencapai 33% dari keseluruhan hutan lindung yang tersisa di Kalsel. Di tahun 2008 juga keluar beberapa kebijakan yang justru di prediksikan akan semakin menghancurkan hutan yang ada, PP No.2/2008 adalah contohnya.dalam  PP ini di, hutan lindung hanya di hargai 300 rupiah per meter persegi malah semakin berpotensi terjadinya perambahan hutan untuk keperluan lain pertambangan misalnya. Berbicara masalah tambang di kalsel tentu tidak akan ada habisnya, di satu sisi pemerintah daerah dapat mengeruk keuntungan yang instan dari pertambangan namun di sisi lain pertambangan juga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah.

Hilangnya begitu banyak hutan di Kalsel akibat pertambangan, perambahan hutan, penebangan liar, perkebunan skala besar, pembukaan HTI yang jauh dari prinsip lestari dan kerusakan akibat ekspoitasi yang sama sekali tidak mengindahkan kaedah-kaedah lingkungan yang lestari menyebabkan bencana alam datang silih berganti mulai dari awal tahun sampai dengan akhir tahun 2008.

Dari analisis WALHI Kalsel dan beberapa pendapat lain termasuk BP DAS Barito  penyebab banjir utamanya karena karena penggerusan sumber daya alam baik itu terkena dampak pertambangan maupun kerusakan hutan yang terjadi di daerah hulu dan DAS (daerah aliran sungai), hal ini menyebabkan DAS tidak mampu lagi menjadi buffer zone yang efektif untuk mencegah bencana banjir, belum lagi hilangnya daerah tangkapan air di daerah hulu karena kerusakan hutan yang ada dan menyebabkan daya tahan air hampir bisa dikatakan tidak ada. Ada beberapa sub DAS dari DAS Barito yang diperkirakan mengalami kerusakan yang cukup parah di antanya adalah Sub DAS Tabalong, Tapin, Riam Kiwa, Maluka, Kintap, Tabonto, Satui, Kusan dan Sebamban.

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DAN PERSOALAN LINGKUNGAN

Hampir setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang terkait dengan permasalahan lingkungan tidak pernah memperhatikan faktor kelestarian dan hak rakyat atas sumber-sumber kehidupannya.

Dalam pandangan WALH Kalsel terkait dengan perlindungan atas lingkungan hidup dan sumberdaya alam di Kalimantan Selatan, terdapat beberapa agenda mendesak yang harus segera dilaksanakan oleh Pemerintah baik daerah maupun pusat. agenda tersebut yaitu:

  1. Cabut seluruh peraturan dan kebijakan negara yang selama ini menjadi alat legitimasi pemodal dan elit politik untuk mengeruk keuntungan atas lingkungan hidup dan SDA Indonesia. Seluruh produk UU dan peraturan hukum lainnya di tingkat nasional maupun daerah harus kembali berpedoman pada konstitusi UUD 1945, khususnya pada implementasi semangat Pasal 33.
  2. Lakukan jeda (moratorium) perizinan baru terkait atas ekstraksi sumberdaya alam (tambang, migas, kehutanan, kelautan dsb) yang berskala besar, padat modal dan memiliki daya rusak ekologi tinggi, hingga adanya sebuah UU nasional yang integratif mengatur pengelolaan lingkungan hidup dan SDA Indonesia dari pusat hingga daerah yang berperspektif hak asasi manusia (HAM), penghormatan hak-hak konstitusi masyarakat adat/lokal, serta perlindungan terhadap perempuan, anak, dan komunitas rentan lainnya. Ilmuwan di berbagai belahan dunia telah membuktikan hubungan langsung antara kerusakan hutan dengan bencana banjir dan longsor, konflik dengan masyarakat, hilangnya keanekaragaman hayati, timbulnya kebakaran hutan dan juga sebagai salah satu faktor pemicu perubahan iklim global. Jeda pembalakan kayu (moratorium logging) hanyalah proses, bukan tujuan akhir. Moratorium menawarkan peluang pelaksanaan seluruh rencana reformasi dan pelaksanaan komitmen pemerintah di sektor kehutanan.
  3. Hentikan kegiatan eksploitasi yang destruktif dan segera mendesak pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk melukakan rehabilitasi.
  4. Lakukan penertiban di sektor pertambangan dan kehutanan secara tegas dan transparan.
  5. Melakukan pengkajian dan penelitian kembali secara menyeluruh terhadap potensi SDA yang ada, menghitung kemampuan dan daya dukung alam sehingga eksploitasi yang dilakukan dapat diatur untuk mencukupi kebutuhan SDA dan ekonomi Kalsel secara berkelanjutan.
  6. Tolak pertambangan di kawasan lindung, pulau-pulau kecil dan lokasi-lokasi yang menjadi sumber kehidupan rakyat seperti lahan produktif petani.
  7. Tegakkan hukum dibidang lingkungan dan adili para penjahat lingkungan yang ada tanpa pandang bulu.