MERDEKA, MERDEKA, MERDEKA !!!

Kata merdeka merupakan sebuah kata-kata dahsyat yang mampu membuat bangsa ini bersatu dan mengusir para penjajah dari ibu pertiwi ini. Namun saat ini apakah kata-kata merdeka itu masih memiliki makna heroik seperti dulu, hanya menjadi “slogan” saja atau sesungguhnya “hanya” merupakan seremonial tahunan belaka tanpa ada apresiasi nyata terhadap apa yang telah di lakukan oleh para pejuang kita, dalam membebaskan negeri ini dari cengkeraman penjajah?.

Apakah benar kita sudah merdeka?

Krisis multi dimensi saat ini makin saja terus membayangi bangsa ini, mulai dari krisis politik, krisis ekonomi, krisis sosial budaya, dan krisis lingkungan hidup, hal ini telah menggambarkan mundurnya nilai-nilai kedaulatan serta keadilan yang kemudian bertemu dalam kemunduran ekonomi. Kemunduran kedaulatan ini nampak dalam fenomena semakin hilangnya kemandirian bangsa ini. Sedangkan kemunduran keadilan adalah akibat ketimpangan akses rakyat dalam mengambil manfaat dari tanah, air, dan kekayaan alam yang terkandung di tanah indonesia ini. Kemiskinan kemudian menjadi indikator terjadinya kemunduran kedaulatan dan keadilan. Kemiskinan yang terjadi akibat merosotnya tingkat kesejahteraan rakyat serta ketahanan dan keberlanjutan kehidupan rakyat. Sehingga kemiskinan kemudian dapat didefinisikan sebagai hilangnya potensi ketahanan dan keberlanjutan lingkungan hidup.

Kemunduran kedaulatan dan keadilan yang berujung pada kemiskinan rakyat merupakan hasil kesenjangan antara negara, modal, dan rakyat. Di satu sisi, posisi rakyat semakin terpinggirkan, sedangkan posisi pemodal semakin dominan dengan dukungan negara. Kecenderungan yang terjadi saat ini adalah negara memberikan akses yang sangat besar kepada pemodal (baca:pengusaha) untuk menguasai sumber-sumber kehidupan; tanah, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya melalui kebijakan deregulasi, liberalisasi, dan privatisasi yang terus masuk di dalam perusahaan BUMN yang malah menguasai hajat hidup orang banyak.

Seharusnya saat ini rakyat harus lah ditempatkan sebagai kepentingan yang utama. Sedangkan, negara sepenuhnya berperan sebagai pemegang kendali kebijakan yang ditujukan untuk melindungi dan memajukan hak-hak rakyat. Dengan alasan untuk meningkatkan profesionalisme, efisiensi dan keuntungan usaha-usaha milik Negara tersebut diprivatisasi, padahal bukan itu seharusnya yang dilakukan, yang diperlukan adalah reformasi didalam tubuh BUMN itu sendiri, bukan langsung dijual, pemerintah sepertinya lupa bahwa, badan usaha milik Negara itu dibangun melalui tabungan uang rakyat yang sudah seharusnya berfungsi untuk menjamin pemenuhan kebutuhan hak dasar rakyat.

Pengertian tentang hak menguasai negara atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang serta atas bumi, air, dan kekayaan alam untuk sepenuh-penuhnya kemakmuran rakyat, sangat jelas terkandung di dalam pasal 33 UUD 1945, pasal ini memiliki legitimasi yang kuat apabila ditundukkan kepada kepentingan masyarakat. Sehingga kepentingan rakyat, terutama dalam hal akses terhadap bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dijadikan sebagai sarana utama dan tujuan akhir dari hak menguasai negara. Dengan demikian, maka peran modal bersifat sekunder dan bagian dari tujuan pasal 33 tersebut, bukan malah sebagai “pemain” utama dalam mengeksploitasi sumber-sumber kehidupan rakyat banyak.

Namun sekarang pada kenyataannya bahwa dengan alasan hak menguasai aset, pemerintah dengan sewenang-wenang meniadikan hak rakyat atas bumi, air, kekayaan alam tersebut dengan memberikan konsesi yang seluas-luasnya kepada kepentingan modal. Jelas, dengan mengabaikan hak-hak rakyat dalam penguasaan dan pengelolaan bumi, air, dan kekayaan alam, maka sebenarnya hak menguasai negara kemudian tidak akan dapat memenuhi tujuan akhirnya, yakni sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Terlibatnya Indonesia sebagai anggota World Trade Organisation (WTO), serta besarnya ketergantungan negeri ini dengan lembaga-lembaga donor internasional, menyebabkan negeri ini terpuruk dalam tumpukan hutang, saat ini utang luar negeri kita mencapai 136,640 Miliar dolar AS (data Koalisi Anti Utang-KAU), yang dikucurkan oleh Bank Dunia dan Lembaga Donor Internasional lainnya, menjadikan Indonesia berada dalam kerangkeng emas, sehingga Indonesia dipaksa mengikuti anjuran lembaga-lembaga tersebut yang justru menggiring bangsa ini ke dalam jurang kehancuran. Hingga saat ini, Indonesia dipaksa untuk menurunkan pajak impor produk pangan, penggunaan benih impor, memperluas perkebunan besar untuk bahan baku agrofuel, menarik subsidi BBM untuk rakyat serta perundang-undangan sektoral yang berpihak kepada kaum modal dan tidak memihak rakyat, yang justru semakin meningkatkan angka kemiskinan rakyat Indonesia.

Monopoli kekuatan asing juga sangat jelas terlihat dalam konsentrasi kekuatan-kekuatan atas kekayaan alam Indonesia, sebanyak 329 blok migas, pertambangan seluas 95 juta hektar atau setengah luas daratan Indonesia, dan sebanyak 90% minyak Indonesia telah dikelola oleh perusahaan asing, yang menyingkirkan rakyat dari sumber-sumber kehidupannya.keuntungan yang harusnya di dapat indonesia akibat dari kenaikan harga minyak dunia tidak menjadi berarti apa-apa akibat dari hampir semua sektor migasnya di kuasai asing, sangat ironis sekali bukan?

Salah urus ini terjadi akibat paradigma pembangunan dan pendekatan sektoral yang digunakan. Sumber-sumber penghidupan diperlakukan sebagai aset dan komoditi yang bisa dieksploitasi untuk keuntungan sesaat dan kepentingan kelompok tertentu, akses dan kontrol ditentukan oleh siapa yang punya akses terhadap kekuasaan. Masalah ketidakadilan dan jurang sosial dianggap sebagai harga dari pembangunan. Pembangunan dianggap sebagai suatu proses yang perlu kedisplinan dan kerja keras, dan tidak dipandang sebagai salah satu cara cara dan proses untuk mencapai kemerdekaan. (Sen, 1999).

Walau begitu kita harus mampu kembali berjuang untuk bangsa ini yang telah keluar dari penjajahan fisik dan meneruskan semangat para pejuang pendahulu kita dan harus “mengemplang” keluar penjajahan gaya baru milik kaum kapitalis itu yang sudah menggerogoti setiap sendi kehidupan bangsa ini. Memang perlunya sebuah kesadaran penuh dari pemerintah yang jangan hanya menjadi kaki tangan asing, begitu pun dengan rakyat harus mampu bersatu untuk bersama-sama membangun kesadaran kolektif dalam memperjuangkan sumber-sumber kehidupannya. Kekayaan alam memang tidak pernah lepas dari berbagai kepentingan, yaitu kepentingan negara, kepentingan modal dan kepentingan rakyat. Konflik antar kepentingan ini selalu memposisikan rakyat sebagai pihak yang kalah.

Sekali lagi untuk bahan renungan kita, apakah kita sudah berada dalam kemerdekaan yang sesungguhnya?. Apakah kita akan berdiam diri melihat kerusakan sosial dan ekologis yang bertambah parah?, Semoga TIDAK!

SELAMAT HUT RI YANG KE – 64
MERDEKA !

15 Agustus 2009

Dwitho Frasetiandy
seorang anak bangsa yang memimpikan kemerdekaan…