Sumber daya alam Kalimantan Selatan selama ini dikenal sebagai salah satu potensi besar guna mendukung kebijakan investasi oleh Pemerintah Indonesia, baik itu investasi modal asing maupun investasi modal dalam negeri .

Hanya disayangkan sepanjang 30 tahun terakhir kekayaan alam tersebut tidak dikelola dengan baik dan benar. Kebijakan pengelolaan sumber daya alam tidak mengindahkan kaidah dan prinsip-prinsip lingkungan, HAM dan keadilan. Hasilnya hanya dinikmati oleh sekelompok dan segelintir orang namun dampak negatifnya dirasakan oleh hampir seluruh rakyat di kalimantan Selatan. Kekayaan alam secara terus menerus dieksploitasi tanpa terkendali dan tanpa memperhitungkan dampak-dampak negatif yang ditimbulkannya. Penggerusan sumber daya alam itu terjadi secara legal maupun illegal, aktivitasnya terus berlangsung tanpa ada kontrol yang baik dari pemerintah. Kondisi ini karena para pengambil kebijakan di Kawasan ini baik itu pihak eksekutif maupun legislatif hanya memikirkan kepentingan ekonomi jangka pendek yang mementingkan peningkatan PAD (pertumbuhan ekonomi jangka pendek) dan masih belum berpihak pada lingkungan dan rakyat serta paradigma berpikir yang tidak kritis dan memaknai sumber daya alam hanya sebatas benda yang harus di eksploitasi. diperparah dengan masih lemahnya penegakan hukum.

PEGUNUNGAN MERATUS SEBAGAI JANTUNG PENYANGGA
Pegunungan Meratus merupakan kawasan hutan alami yang tersisa di Propinsi Kalimantan Selatan, letaknya membentang dari arah Tenggara sampai Utara berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur dan luasnya diperkirakan lebih dari sejuta hektar. Seperti umumnya kawasan pegunungan, kawasan ini termasuk ekosistem yang ringkih (fragile ecosystem) dan juga merupakan ecological sensitive area, dimana menuntut ekstra hati-hati dalam pembangunan kawasan pegunungan (Lihat Article 13 CBD – Convention on Biological Diversity) tentang Ekosistem Pegunungan dan sustainable mountain development).

Lansekap Pegunungan Meratus berupa daerah berbukit-bukit yang sangat beragam dari sedang-terjal-sangat terjal dan beragam pula formasi ekosistem yang membentuknya. Sebagian besar kawasannya masih ditutupi oleh hutan alami, mulai dari dataran rendah sampai dataran tinggi yang didominasi oleh formasi hutan campuran dipterocarpaceae perbukitan bawah-atas dan hutan hujan pegunungan. Secara administratif, kawasan ini berada pada 10 dari 13 wilayah Kabupaten di Propinsi Kalimantan Selatan, yaitu: Kabupaten Tabalong, Balangan, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Tapin, Banjar, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru, sebagian kecil wilayah yang lain masuk Propinsi Kalimantan Timur. Semua wilayah adminsitratif tersebut sangat bergantung kepada kondisi kesehatan kawasan pegunungan Meratus, Kawasan ini mewarisi nilai keanekaragaman hayati yang sangat tinggi dan memiliki nilai sangat penting secara lokal, regional, dan internasional.

Pegunungan Meratus merupakan satu-satunya kawasan hutan alami yang tersisa di Kalimantan Selatan, yang sangat berperan dalam menjamin stabilitas iklim (lihat Kyoto Protocol tentang perubahan iklim dan mekanisme pembangunan bersih atau Clean Development Mechanism), baik regional maupun internasional, sumber plasma nutfah, daerah tangkapan air yang vital bagi sungai-sungai utama di Kalimantan Selatan dan menara air (water tower) yang menjadi penopang system penunjang kehidupan (life support system) bagi usaha-usaha pertanian, industri, sumber energi alternatif, sumber air minum dan kebutuhan domestik lainnya. Slain itu, kawasan ini menyediakan jasa-jasa lingkungan yang sangat penting, diantaranya adalah pencegahan erosi dan banjir, tanah longsor, pendidikan, ekowisata, dll. Kawasan Pegunungan Meratus merupakan rumah dan tempat perlindungan yang aman bagi satwa endemik langka dan dilindungi. Bagi Masyarakat Dayak Meratus, kawasan Pegunungan Meratus merupakan kesatuan spiritual dan material yang tak terpisahkan dalam hidup dan kehidupan.

Dibandingkan dengan kawasan lain di Kalimantan, data keanekaragaman hayati di kawasan pegunungan Meratus terbilang miskin. Di samping itu, kawasan ini tengah menghadapi ancaman serius dan sudah pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Konversi lahan, fragmentasi dan alterasi habitat adalah akibat dan implikasi dari produk kebijakan yang tidak pro lingkungan dan lemahnya penegakan hukum. Kondisi tersebut semakin parah di era otonomi daerah dimana pemberian ijin konsesi untuk perkebunan skala besar, penambangan dan HPH semakin meningkat. Bahkan, lokasi konsesi tidak jarang berada dalam kawasan lindung dan kawasan (hak ulayat) masyarakat adat Dayak Meratus.

Catatan temuan satwa adalah, sebagai berikut: mamalia (78 jenis dari 21 suku), Avifauna (316 jenis burung dari 47 suku atau sekitar 88.27% dari jumlah jenis burung di pulau Kalimantan, yaitu 358 jenis, lihat MacKinnon, dkk, 1998), Herpetofauna (130 jenis dan 20 suku, termasuk 59 jenis diantaranya hanya dapat diidentifikasi sampai tingkat marga), ikan (65 jenis dari 25 suku, termasuk 6 jenis hanya dapat diidentifikasi sampai tingkat marga dan 2 jenis sama sekali tidak teridentifikasi, namun hanya nama lokal), dan insekta 408 jenis dari 54 suku dan masih banyak yang belum teridentifikasi sampai tingkat species). Dari kajian status satwa, kawasan ini menjadi tempat penting terakhir (refuge) bagi satwa endemik di Kalimantan, diantaranya 19 jenis mamalia endemik dan 25 jenis burung (dari total 37 jenis burung endemik Kalimantan), dan jumlah jenis satwa yang dilindungi baik nasional mupun internasional adalah lebih dari 120 jenis. Paparan tersebut menunjukkan betapa penting kawasan Pegunungan Meratus secara regional dan international, sehingga menuntut upaya segera untuk dikukuhkan sebagai kawasan konservasi.

Sistem pengelolaan tradisional (hasil akumulasi pengalaman dan pengetahuan – adaptive management) sumberdaya alam -yang diindikasikan dalam bentuk sistem mintakat dan dikukuhkan dalam aturan adat- terbukti berhasil dalam perawatan keanekaragaman hayati. Hal tersebut ditunjukkan dengan tingginya keanekaan jenis pada mintakat katuan dan jurungan. Juga, mintakat tersebut sebagai tempat perlindungan (refuge) untuk jenis dengan status tertentu (endemik dan dilindungi). Sistem pengelolaan tradisional ini masih membutuhkan waktu dan dukungan politik yang kuat untuk mendapatkan pengakuan dan adopsi formal.

Diatas kertas menurut catatan Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan pada tahun 2007, hutan Kalsel menurut fungsinya seluas 627.872 ha merupakan hutan produksi tetap, seluas 67.902 ha merupakan hutan produksi yang bisa dikonversi, 779.945 ha adalah hutan lindung, 176.615 ha merupakan suaka alam dan hutan wisata dan selebihnya yaitu 212.177 ha adalah hutan produksi terbatas. Data ini sama dengan yang dikeluarkan BPS Kalsel pada tahun 2003, padahal kerusakan hutan Kalimatan Selatan terus berlangsung, dari data Citra Lansat Dephut luas Areal Berhutan 987.041,14 Ha (2001) dan 935.900,00 (2002) hutan kalsel telah berkurang 51.141 Ha atau setiap harinya kita kehilangan 140 ha luasan hutan atau 141 kali luas lapangan sepak bola. Angka yang sama juga terjadi pada tahun 2003, sehingga estimasi luasan hutan yang tersisa pada tahun 2007 adalah 884.758,86 ha. Padahal berdasarkan analisis dan SK Menhut 453 luasan hutan lindung kalsel saat ini hanya mencapai 433.677 hektar dan itupun sebesar 142 523 hektare telah di rambah oleh pertambangan dan masih ada juga izin seluas 700.000 hektar untuk perkebunan sawit yang saat ini baru terealisasi sebanyak 400.000 hektar tentunya juga akan menjadi ancaman bagi kelestarian hutan yang ada.

Kebijakan Pemerintah yang tidak tegas dalam menetapkan status kawasan ini membawa konsekuensi logis pada terjadinya tumpang tindih kepentingan, terutama produk kebijakan yang eksploitatif yang secara kuat dipengaruhi oleh economic driving-forces dan mengejar PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang meruapakan terjemahan yang tidak tepat dari Undang-Undang Otonomi Daerah, dan keberpihakan lebih kepada pemodal. Sementara, kepentingan lingkungan yang jauh lebih bernilai jangka panjang dan berdampak luas-jangka panjang menjadi dipinggirkan, demikian halnya dengan sistem pengelolaan tradisional yang telah terbukti berhasil (suatu proses panjang dari akumulasi pengalaman dan pengetahuan) dimarginalkan dan akan musnah secara perlahan

Tentu saja masih banyak lagi permasalahan lingkungan hidup di kalsel yang sulit disebutkan satu-persatu yang kesemuanya timbul akibat dari “pembangunan dan investasi” yang tidak memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan, dan akan menjadi sebuah pertanyaan besar bagi kita semua, apakah pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan aspek lingkungan hidup masih diperhatikan dalam perencanaan pembangunan kita, apakah kondisi lingkungan hidup kita semakin hari, semakin bertambah baik atau bertambah buruk, sebuah pertanyaan yang harus segera di jawab para pemangku kepentingan agar sumber daya alam kalsel dan negeri ini masih mampu untuk menjadi warisan bagi generasi yang akan datang.

oleh :
dwitho frasetiandy
pernah disampaikan dalam Seminar Nasional Agronomi Fakultas Pertanian Unlam
(diedit seperlunya)