Setelah kemarin ada yang namanya perdagangan karbon ada satu “barang” lagi yang akan menjadi sebuah barang dagangan yang akan menjadi “mainan” baru negara-negara emiter dunia.

Nama “barangnya” adalah Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation atau disingkatnya REDD, “barang” apa lagi ini?.

Setelah COP-13 di Bali, Desember 2007 yang lalu muncul inisiasi skema mengatasi perubahan iklim dengan yang namanya REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation), yaitu sebuah skema yang akan memberikan kemungkinan yang sangat besar untuk dimanfaatkan oleh Negara-negara penghasil karbon untuk mengelak dari tanggung jawab mereka atas pengurangan emisi, sementara beberapa persoalan teknis akan meminggirkan kepentingan masyarakat. Ada bahaya yang jika terus mengacu kepada mekanisme pasar, dengan membolehkan negara utara itu menggunakan mekanisme pasar dapat menghindarkan tanggung jawab untuk mengurangi emisi mereka sendiri.

Lalu apa bedanya perdagangan karbon dan REDD, secara sederhana bedanya seperti ini, kalau perdangan karbon adalah bagaimana negara-negara emiter itu membeli “jatah” karbon negara-negara yang lebih dulu mengurangi emisinya, nah kalau REDD sederhananya adalah bagaimana negara-negara emiter “membayar sejumlah uang” kepada negara-negara yang punya banyak hutan agar mereka tetap menjaga hutannya sebagai timbal balik karena emisi mereka terlalu banyak dan harapannya dengan membayar kepada negara-negara yang banyak hutan mereka tetap bisa membuang emisi mereka seenaknya tanpa batasan karena merasa sudah membayar.

Pada prinsipnya sih ya sama saja, dengan skema seperti ini tentu saja tidak ada maksud baik dari negara-negara penghasil karbon terbesar didunia seperti Amerika Serikat. Semua skema ini ditolak oleh NGO lingkungan hidup karena tidak sesuai dengan semangat mengurangi emisi karbon. Skema ini juga mengamini kelakuan boros dan polutif, asal membayar dari negara-negara maju tersebut. Lagi pula uangnya bisa dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang bisa mengurangi emisi karbon. Namun tidak jelas juga bagaiamana mekanisme pembayarannya?, siapa yang menerima keuntungan dari skema ini?, bagaimana masyarakat yang selama ini berada disekitar hutan?, dan beberapa pertanyaan lain yang saat ini masih belum jelas hehe..

Dengan skema-skema seperti ini tentunya akar penyebab perubahan iklim yang sebenarnya menjadi sengaja dibuat kabur oleh-oleh Negara-negara emiter. Dengan mereka diizinkan menggunakan hutan sebagai “kompensasi” dari pembayaran emisinya. Persoalan lainnya adalah masalah terhadap kedaulatan atas sumberdaya alam, karena selama ini ada paling tidak 2 (dua) hal yang selalu menjadi masalah terkait dengan isu-isu keadilan iklim ini, yang pertama adalah masalah kelestarian lingkungan hidup, dan yang kedua adalah masalah ketidakadilan terhadap akses masyarakat terkait sumber daya.

Jadi secara umum memang tidak ada begitu banyak perbedaan yang begitu banyak dari perdagangan karbon dan REDD, tetap saja tidak adanya keadilan dan kelestarian terhadap masyarakat.

ada yang mau nambahin hehe..

Palangkaraya, 10 Oktober 2009