Prof Hatta dan Harapan Perubahan Lingkungan

Kalimantan Selatan baru saja berbangga atas terpilihnya salah satu putra terbaiknya untuk duduk menjadi salah seorang menteri didalam Kabinet Indonesia Bersatu jilid kedua. Ya dialah Prof.Dr.Ir Gusti Mohammad Hatta, Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat yang juga merupakan Pembantu Rektor I di Universitas tersebut.

Jujur saja, sebagai masyarakat Kalsel saya juga tentunya bangga atas apa yang diperoleh beliau, namun kita juga sadar akan tugas berat yang akan beliau lakukan ketika menjadi Menteri Negara Lingkungan Hidup. Karena selama ini permasalahan lingkungan hidup merupakan isu yang sepertinya kurang menarik baik itu ditingkatan nasional maupun daerah padahal kita tahu selama ini permasalahan lingkungan merupakan salah satu aspek yang harus terus diperbaiki selain aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

Sumber daya alam Indonesia selama ini dikenal sebagai salah satu potensi besar guna mendukung kebijakan investasi oleh Pemerintah Indonesia, baik itu investasi modal asing maupun investasi modal dalam negeri, hanya disayangkan kekayaan alam tersebut tidak dikelola dengan baik dan benar. Kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup tidak mengindahkan kaidah dan prinsip-prinsip lingkungan, HAM dan keadilan. Hasilnya hanya dinikmati oleh sekelompok dan segelintir orang namun dampak negatifnya dirasakan oleh banyak masyarakat.

Kekayaan alam secara terus menerus dieksploitasi tanpa terkendali dan tanpa memperhitungkan dampak-dampak negatif yang ditimbulkannya. Penggerusan sumber daya alam itu terjadi secara legal maupun illegal, aktivitasnya terus berlangsung tanpa ada kontrol yang baik dari pemerintah. Kondisi ini karena para pengambil kebijakan di Kawasan ini baik itu pihak eksekutif maupun legeslatif hanya memikirkan kepentingan ekonomi jangka pendek yang mementingkan peningkatan PAD (pertumbuhan ekonomi jangka pendek) dan masih belum berpihak pada lingkungan dan rakyat serta paradigma berpikir yang tidak kritis dan memaknai sumber daya alam hanya sebatas benda yang harus di eksploitasi. diperparah dengan masih lemahnya penegakan hukum.
Permasalahan lingkungan dewasa ini bukan hanya sebuah permasalahan teknis dari bagaimana mengelola lingkungan kita dan menjaga daya dukungnya agar tetap “bersahabat” dengan manusia saja, tetapi lebih dari itu, permasalahan lingkungan dewasa ini juga tidak akan lepas dari aspek ekonomi politik, karena berbagai kebijakan ekonomi dan politik yang diambil oleh pemerintah pusat dan daerah baik itu eksekutif maupun legislatif juga berimbas kepada permasalahan lingkungan hidup.

Contohnya adalah ketika desentralisasi dan otonomi daerah muncul pada 2001, pemerintah pusat maupun daerah sama-sama belum siap mendesentralisasi dan berotonomi daerah. Akhirnya hanya melahirkan kegamangan otonomi. Padahal, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah diharapkan mampu mewujudkan tatanan sistem pemerintahan daerah yang lebih demokratis, mempercepat tercapainya kesejahteraan, kemakmuran rakyat, serta meningkatkan kapasitas publik. Dalam kenyataannya jauh berbeda.

Mengapa itu terjadi dan menjadi persoalan bangsa saat ini? Tiada lain penyebabnya, pertama, perilaku elite penyelenggara pemerintahan daerah tetap memakai paradigma lama: Paradigma Orde Baru. Maka yang muncul bukan sikap melayani tapi memperdaya rakyat sebagai pemenuhan kepentingan raja-raja kecil dalam bingkai otonomi daerah. Kedua, kesenjangan antara perubahan pada tataran konseptual dengan perubahan pada tingkat pemahaman dan perilaku penyelenggara pemerintahan daerah.

Ketiga, terjadi perselingkuhan elite penguasa dan elite masyarakat. Selain itu, otonomi daerah hanya memperkaya dan mempersubur penguasa lama dan baru.

SEBUAH TINDAKAN DAN HARAPAN
Fenomena pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang dipengaruhi berbagai kebijakan Negara melalui produk Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah lainnya dari tingkat Pusat sampai tingkat Daerah yang tidak berpihak terhadap rakyat dan kelestarian lingkungan hidup, merupakan proses percepatan kehancuran SDA dan pengetahuan-pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Aksi dan tindakan masyarakat untuk penyelesaian konflik lingkungan dan sumber daya alam dilakukan melalui proses yang cukup panjang, dari proses penguatan masyarakat sampai pada aksi demontrasi massa untuk penyelesaian-penyelesaian kasus-kasus yang terjadi. Tindakan-tindakan masyarakat dalam memperjuangkan nasibnya seringkali disalah artikan sampai terbangunnya sebuah komunikasi penyelesaian kasus di tingkat kebijakan dan lapangan. Tampaknya masih banyak jalan yang harus ditempuh.

Walaupun demikian, harapan bersama muncul untuk menyelamatkan lingkungan dan sumber daya alam Kalimantan Selatan, apalagi dengan terpilihnya Pak Hatta menjadi Menteri Negara Lingkungan Hidup yang cukup memberikan beliau kewenangan dalam mengambil suatu kebijakan dan sebagai orang daerah tentunya beliau memiliki daftar panjang dari permasalahan lingkungan di kalsel yang setidaknya menjadi pertimbangan beliau dalam mengambil suatu kebijakan.

Kebijakan Pemerintah yang tidak tegas dalam menetapkan status kawasan ini membawa konsekuensi logis pada terjadinya tumpang tindih kepentingan, terutama produk kebijakan yang eksploitatif yang secara kuat dipengaruhi oleh economic driving-forces dan mengejar PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang meruapakan terjemahan yang tidak tepat dari Undang-Undang Otonomi Daerah, dan keberpihakan lebih kepada pemodal. Sementara, kepentingan lingkungan yang jauh lebih bernilai jangka panjang dan berdampak luas-jangka panjang menjadi dipinggirkan, demikian halnya dengan sistem pengelolaan tradisional yang telah terbukti berhasil (suatu proses panjang dari akumulasi pengalaman dan pengetahuan) dimarginalkan dan akan musnah secara perlahan.

Hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup di era otonomi daerah sekarang ini yang juga turut berperan dalam laju kerusakan lingkungan adalah sebagai berikut :
1. Ego sektoral dan ego daerah, dalam era otonomi daerah sekarang banyak kewenangan yang diberaikan untuk daerah dalam mengelola lingkungan hidup mereka namun yang terjadi adalah ego daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru menimbulkan kerusakan lingkungan hidup yang begitu besar dan ini ditambah dengan kebijakan antar sector seperti
kehutanan, pertambangan dan perkebunan yang taumpang tindih (overlapping) satu sama lain.

2. Penggunaan ruang wilayah melenceng dari Rencana Tata Ruang, pemekaran wilayah, perkembangan aktivitas penduduk dan perkotaan, ego sektoral, ego daerah, dan perubahan kebijakan telah banyak merubah struktur dan pola penggunaan ruang wilayah kearah yang menyimpang dari Rencana Tata Ruang yang ada. Yang seharusnya rencana tata ruang itu dijadikan pedoman oleh semua pihak pengambil kebijakan sehingga penggunaan tata ruang menjadi maksimal dan sebagimana mestinya. Ketidakselarasan dalam penggunaan tata ruang juga merupakan salah sat faktor dalam memperbesar peluang kerusakan lingkungan dan penggunaan sumber daya alam yang tidak efisien.

3. Eksploitasi Sumber Daya Alam masih mengedepankan keuntungan ekonomi semata, sumber daya alam seharusnya dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat banyak bukan hanya untuk segelintir orang. Lingkungan hidup harus tetap menjadi acuan dan fakta di lapangan lingkungan hidup masih dipandang sebelah mata guna mengeruk keuntungan dan tidak ada keseimbangan antara kondisi ekonomi dengan lingkungan hidup masyarakat.

4. Lemahnya implementasi dan penegakan peraturan perundangan, peraturan perundangan tentang lingkungan hidup cukup lah banyak tetapi dalam implemntasinya masih lemah. Ada beberapa pihak yang justru tidak melaksanakan berbagai peraturan ini dengan baik, bahkan mencari kelamahan dalam peraturan perundangan tersebut untuk kepentingan mereka. Dan juga dalam hal pengawasan, banyak pelanggaran yang dilakukan namun sanksi yang diberikan masih lah sangat lemah.

Tentu saja masih banyak lagi permasalahan lingkungan hidup di kalsel yang sulit disebutkan satu-persatu yang kesemuanya timbul akibat dari “pembangunan dan investasi” yang tidak memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan, dan akan menjadi sebuah pertanyaan besar bagi kita semua, apakah pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan aspek lingkungan hidup masih diperhatikan dalam perencanaan pembangunan kita, apakah kondisi lingkungan hidup kita semakin hari, semakin bertambah baik atau bertambah buruk, sebuah pertanyaan yang harus segerai di jawaba para pemangku kepentingan agar sumber daya alam kalsel dan negeri ini masih mampu untuk menjadi warisan bagi generasi yang akan datang.

Akhirnya saya dan atas nama organisasi mengucapkan selamat atas terpilihnya Prof.Dr.Ir Gusti Muhammad Hatta sebagai Menteri Negara Lingkungan Hidup semoga dapat menjalankan tugasnya yang baru dan mampu membawa perubahan bagi lingkungan hidup di kalsel dan seluruh negeri ini. amin.

Dwitho Frasetiandy
Manager Kampanye WALHI Kalimantan Selatan