Batubara, Biaya Politik dan Tren Korporatokrasi

Politik tanpa didukung finansial yang kuat akan menjadi kekuatan yang lumpuh dan sebaliknya finansial tak akan berkembang jika jauh dari kekuasaan. Berangkat dari hal ini kemudian adalah apa hubungannya dengan batubara dan biaya politik di Kalimantan Selatan?.

Kalimantan Selatan sebagai salah satu yang terbesar dalam produksi batubaranya tentulah mengandalkan sektor ini dalam “mendukung” perekonomian propinsi ini. Keberadaan “emas hitam” ini menjadi sebuah primadona yang sangat menjanjikan terutama untuk menambah pundi-pundi uang dari para pelaku usahanya. Namun timbul banyak juga pertanyaan jahil terutama dalam benak saya apakah batubara ini murni hanya sekedar kepentingan bisnis dan pendapatan daerah atau kah malah banyak juga yang dipergunakan untuk kepentingan politik?.

Sudah jamak diketahui oleh banyak orang menjelang pemilihan gubernur, bupati ataupun calon legislatif pastilah akan sangat banyak sekali calon-calon itu yang membutuhkan “dana” terutama untuk biaya kampanye dan melanggengkan jalan menuju orang nomor satu di suatu propinsi ataupun kabupaten/kota. Dengan mengatur strategi pemenangan, dan yang paling penting adalah strategi untuk mendapatkan dana segar untuk menyokong biaya “operasional” mereka. Tentunya biaya politik ini tidak lah sedikit dan sangat lah mahal, lalu dari mana dana-dana ini berasal?. Secara kasat mata bisa saja kita mengatakan bahwa mungkin saja itu berasal dari dana pribadi si calon, lalu sumbangan partai dan para donatur para pendukung mereka, namun apakah itu saja cukup?, rasanya tidak. Lalu dari mana uang itu berasal selain dari kantong-kantong pribadi?.

Jika kita menarik ke hal yang lebih besar seperti yang pernah dikatakan John Perkins dalam bukunya Confessions of an Economic Hitman, pemimpin ataupun calon pemimpin dan para pengusaha adalah gabungan yang sangat pas untuk menjalankan sistem ekonomi bahkan sistem politiknya dan ini lah yang dinamakan korporatokrasi yang secara garis besar digambarkan adalah keadaan dimana saat pemerintahan ”dikuasai” oleh kepentingan korporasi (pengusaha). Dan tentu saja di indonesia dan kalsel tren kontrol para pengusaha ini juga berlaku walaupun memang karena sangat kental nuansa politisnya maka masalah ini bisa saja dibolak-balik dan diputar-putar hingga menjadi absurd padahal bisa dibuktikan. Alhasil, potret demokrasi yang dipenuhi politik uang tak satupun terungkap karena lingkupnya sangat politis. Dan masih menurut Perkins di dunia ini hanya ada enam negara yang sekarang ini menolak korporatokrasi dalam pemilu mereka, yaitu Chile, Argentina, Brazil, Uruguay, Venezuela, and Ekuador. Selebihnya, termasuk Indonesia, masih lekat dengan dominasi korporatokrasi.

Sedangkan di Kalimantan Selatan sendiri walaupun tak perlu disebutkan satu persatu masyarakat banyak yang mungkin tahu, misalnya yang punya perusahaan tambang satu ini adalah si A yang merupakan saudara kandung dari Bupati B, terus saja berputar-putar disana, kalo tidak saudaranya ya teman dekat dan lain sebagainya, seperti itu alurnya, pemilik tambang batubara tidak lah mungkin jauh dari lingkaran kekuasaan yang ada didaerah. Otonomi daerah yang ada sekarang malah justru dimanfaatkan oleh para “penguasa-penguasa” sehingga malah menjadi “raja-raja kecil” disuatu kabupaten/kota, dengan mengeluarkan ratusan izin Kuasa Pertambangan (KP) yang ujung-ujungnya para pengusaha ini adalah penyokong modal dari para “raja-raja kecil” ini.

Pemilihan gubernur ataupun bupati saat ini kalo bisa dikatakan sangat lah jauh dari membicarakan permasalahan-permasalahan mendasar dari eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di kalsel. Yang ada hanya lah sebuah tarik menarik kepentingan dan menjadikan eksploitasi SDA ini menjadi bargaining seorang calon pemimpin untuk dapat menduduki kursi empuk kepemimpinan. Izin pengolahan sumber daya alam kita karena sistem ini akan mudah dieksploitasi oleh kelompok yang tidak bertanggung jawab untuk biaya politik. Pemekaran wilayah, Pilkada dan semua yang berbau politik patut diduga sebagian besar didanai oleh hasil eksploitasi sumber daya alam secara membabi buta. Munculnya KP baru pra atau pasca Pilkada patut diduga menjadi politik balas jasa Kepala Daerah yang memenangkan Pilkada kepada tim suksesnya.

Walhasil, biaya politik yang mahal yang ujung-ujungnya meminta balik modal. Itu lah membuat para politisi yang terpilih jadi pejabat publik, “sepertinya” akan bekerja untuk diri sendiri dan kepentingan kelompoknya. Kalau sudah begini lalu apa kita masih mau memilih mereka?. Saya berkesimpulan bahwa para Bupati itulah yang paling bertanggung jawab menjadikan masyarakatnnya semakin miskin karena dia yang memberikan izin eksploitasi secara tidak bertanggung jawab demi pemenuhan libido politiknya.

Ah politik memang tidak ada kawan dan lawan yang ada hanya kepentingan!!!.

Dwitho Frasetiandy
andy@walhikalsel.org
Pekerja Sosial Tinggal di Banjarbaru